Kamis, 10 November 2016

Dampak Ekonomi Pembangunan Infrastuktur Indonesia

  Pembangunan infrastuktur di Idonesia telah mengalami peningkatan drastis dibanding pada tahun-tahun sebelumnya,Banyak pembangunan dilakukan dalam upaya peningkatan infrastuktur di Indonesia baik itu infrastuktur logistik ataupun strategis.Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,beliau memprioritaskan pembangunan infrastuktur di segala bidang untuk membangun empat dimensi secara menyeluruh, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pmbangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta dimensi pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

perencanaan pembangunan Infrastuktur Indonesia

   Pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan sekaligus memberantas kemiskinan dan pengangguran di negeri ini.Hal ini disebabkan,jika Pemerintah membangun sebuah infrastuktur di Indonesia maka secara otomatis dalam pembangunan itu membutuhkan banyak komponen yang salah satunya adalah tenaga kerja,dalam pembangunan sebuah infrastuktur pasti membutuhkan banyak tenaga kerja,dengan demikian akan terbentuklah sebuah lapangan kerja baru bagi para pengangguran,hal ini menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia akan berkurang dan juga akan berimbas juga pada jumlah kemiskinan yang juga akan berkurang.Selain itu pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk mengurangi biaya logistik di Indonesia,di Indonesia biaya logistik telah menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Dampaknya, daya saing Indonesia menjadi rendah,sebab mahalnya biaya logistik itu menyebabkan kesulitan para produsen sebuah barang untuk mendistribusikan barang dagangan mereka ke berbagai penjuru. Dengan infrastruktur yang berkualitas layak dan berjumlah memadai, biaya distribusi logistik akan menjadi murah. Harga barang kebutuhan yang didistribusikan ke seluruh pelosok daerah juga menjadi lebih murah dan menyebabkan penyebaran distribusi menjadi lancar, sehingga pemerataan kesejahteraan rakyat juga diharapkan akan menjadi lebih mudah diwujudkan.Bahkan jika keadan Infrastuktur di Indonesia memadai akan membuat banyak investor  lebih yakin dalam menanamkan modal di Indonesia,sehingga keadaan perekonomian Indonesia bisa menjadi lebih baik.
    
      Atas beberapa alasan tersebut pemeritah indonesia memprioritaskan pembangunan pada bidang Infrastuktur.Bahkan pemerintah telah memiliki lima program infrastruktur utama yang akan dibangun pada tahun 2016. Program tersebut terbagi dalam tiga sektor yaitu transportasi, pengairan dan juga kelistrikan.


     Pembangunan infrastuktur pada bidang transportasi sangat dibutuhkan Indonesia,biaya logistik  yang besar di Indonesia dapat diatasi karena dengan pembangunan ini yang akan berakibat pada peningkatan kelancaran lalu lintas atau angkutan barang dan dapat mempermudah menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya.Semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisienkan waktu dan biaya. Pembangunan bidang transportasi juga bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas perekonomian rakyat.Diantaranya adalah tumbuhnya aktivitas perekonomian disekitar jembatan dan jalan yang sudah dibangun.Contohnya adalah aktivitas PKL disekitar kaki jembatan dan pinggir jalan oleh masyarakat setempat yang mulai membuka warung,dengan adanya aktivitas ini memungkinkan menumbuhkan keadaan ekonomi bagi masyarakat sekitar jalan dan jembatan tersebut.Selain itu pembangunan infrastuktur pada bidang transportasi juga mengakibatkan pertumbuhan PDRB(Produc Domestic Regional Bruto) daerah,semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan pergerakan orang ataupun barang,sehingga akan memicu peningkatan jumlah penduduk,meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang dan jasa,sehingga akan merangsang kegiatan perekonomian  usaha di sektor pertanian,industri,perdagangan,jasa dan meningkatkan arus masuknya barang pada suatu daerah.

peninjauan pembanguna jalan tol di Palembang-Indralaya

     Untuk merasakan berbagai manfaat pembangunan infrastuktur pada bidang ekonomi tersebut,dalam dua tahun terakhir pemerintah Indonesia telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km,jalan tol sepanjang 132 km,dan jembatan sepanjang 16.246 atau sebanyak 160 jembatan.Pembangunan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan antara kota dan daerah pinggiran serta tiap daerah memiliki sarana transportasi yang sama.Pada tahun 2016 ini pemerintah telah menetapkan sebuah target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan lebih dari 8452 m.Bahkan pada tahun 2016 ini pemerintah telah mengoperasikan jalur kereta api sepanjang 5.200 kilometer spoor(Km’sp) .Di tahun 2015, 179,33 Km’sp telah selesai dibangun dan 271,5 Km’sp sedang dalam proses pembangunan. Selain itu juga sedang dibangun kereta untuk transportasi perkotaan seperti Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), serta commuter line.

Presiden Jokowi meninjau langsung pembangunan ruas tol trans sumatra
     Pembangunan infrastuktur pada bidang pengairan juga sangat penting bagi Indonesia,Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan harus bisa dimanfaatkan secara maksimal.Pemerintah Indonesia berupaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut pemerintah telah menjalankan berbagai program yang menyangkut pembangunan infrastuktur ini seperti program tol laut, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, dibangun pula 47 pelabuhan non-komersil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan.Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal pada tahun 2015 dan 30 kapal ditargetkan pada tahun 2016.




pembangunan tol laut,proyek pelabuhan kuala tanjung



     Pembangunan Infrastuktur pada bidang listrik sangat di butuhkan di Indonesia karena Listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan energi listrik makin hari terus semakin meningkat, tetapi di sisi lain PT PLN(Persero) memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan tersebut sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan tenaga listrik. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan tenaga listrik tersebut, menimbulkan krisis energi berkelanjutan yang dapat berakibat terganggunya roda pembangunan dan pengembangan perekonomian wilayah. Saat ini diperkirakan sebanyak 12.659 desa atau 15 persen dari seluruh desa di Indonesia belum memperoleh akses listrik dari jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Bahkan, 2.519 di antaranya belum terlistriki sama sekali alias gelap pada malam hari. Desa-desa tersebut sebagian besar tersebar di Provinsi Papua dan di kawasan Indonesia Timur lainnya. Berarti sekitar 65.000 desa atau 85 persen dari seluruh desa sudah teraliri listrik dari PLN.

Peninjauan pembangunan Listrik

     Untuk mengahadapi kondisi tersebut,pemerintah Indonesia mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meluncurkan program Listrik Pintar atau yang biasa disebut dengan listrik prabayar. Penyediaan tenaga listrik prabayar secara kontinyu diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah juga telah menargetkan penyediaan akses penerangan bagi masyarakat secara merata melalui pembangkit listrik 35.000 Mega Watt, khususnya bagi 12.659 desa yang belum memperoleh akses listrik PLN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT) untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (rasio rumah tangga yang telah dialiri listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga) dari 88 persen pada Tahun 2015 menjadi 97 persen di tahun 2019. Dari program ini, dalam kurun waktu 2016-2019 sebanyak 10.700 desa harus segera ditargetkan teraliri listrik dengan total kebutuhan daya mencapai 500-1000 MW sehingga elektrifikasi meningkat menjadi 97 persen.Komitmen pembangunan 35.000 mw ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2016-2025 yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 5899 K/20/MEM/2016. Dalam RUPTL tersebut ada 109 proyek program 35.000 mw di seluruh Indonesia. Dalam RUPTL tersebut pihak swasta (Independent Power Producer/IPP) akan melakukan pembangunan pembangkit sebesar 25.068 MW atau sekitar 70%, sedangkan PLN akan membangun pembangkit sebesar 10.559 MW atau 30%. Program ini memang tergolong ambisius. Tak ayal, banyak pro dan kontra bermunculan di kalangan pihak. Namun, Jokowi-JK tak patah arang, keduanya yakin pembangunan 35.000 mw akan bisa tercapai hingga 2019 mendatang. pemerintah menargetkan mulai beroperasinya pembangkit listrik (Commercial Operation Date/COD) pada 2016 sebesar 4.212 mw, 2017 sebesar 6.389 mw, 2018 sebesar 9.237 mw, dan 2019 COD sebesar 19.319 mw. Namun faktanya, hingga saat ini COD dari porsi PLN adalah sudah 168 mw, sementara IPP 64 mw. Sehingga jika ditotal, pembangkit yang sudah berhasil beroperasi adalah 232 mw. Ada ragam kendala yang selama ini menjadi faktor penghambat percepatan 35.000 mw, yakni bersumber dari eksternal dan internal. Permasalahan internal misalnya saja masalah telat rampungnya revisi RUPTL 2016-2025 yang membuat proyek ini belum bisa dieksekusi sebelum RUPTL rampung. Kemudian, masalah utama lainnya adalah terkait sulitnya pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan di sejumlah daerah serta kendala lainnya dalam percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 mw adalah keterbatasannya sumber daya manusia (SDM) dari PLN itu sendiri, hingga kurangnya koordinasi lintas sektor atau kementerian. 
 
pidato presiden tentang upaya penyaluran lisrik
     Bahkan hasil dari pembangunan infrastuktur indonesia dijelaskan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 agustus 2016 tentang  pembangunan jalan,tol laut,pembangunan bandar udara dan listrik 35 ribu MW  http://www.rappler.com/indonesia/143218-jokowi-infrastruktur-pidato-kenegaraan-2016

  Banyak manfaat yang dapat di rasakan masyarakat dan negara Indoneia dari pembangunan Infrastuktur karena Pembangunan infrastuktur sangat mempengaruhi terjadinya perubahan yang baik pada negara Indonesia.Tentu saja untuk sebuah rencana menuju Indonesia yang lebih baik,pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit.Dana yang dikeluarkan Pemerintah untuk pembangunan infrastuktur di Indonesia tidaklah sedikit.Diperkirakan pendanaan pembangunan infrastuktur pada tahun 2016 meningkat mejadi 313,5 triliun.Perincian dana terebut adalah tersebar dalam pos belanja kementrian dn pemerintahan pusat sebesar 183,9 triliun,transper ke daerah sebesar 79,4 dan ps pembiayaan sebesar 50,3 triliun.
      Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bambang Brodjonegoro selaku menteri perancangan pembangunan nasional,dana pembangunan infrastuktur di Indonesia tahun 2015-2019 mencapai 4.796,2 triliun. . Kebutuhan dana tersebut terdiri dari kebutuhan belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan transfer daerah (APBN dan APBD) mencapai Rp 1.978,6 triliun atau dengan porsi sekitar 41,3persen.Selain itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.066,2 triliun atau 22,2 persen, dan partisipasi swasta senilai Rp 1.751,5 triliun atau sekitar 36,5 persen.
     Selain itu menurut Bambang Brodjonegro selaku menteri perancangan pembangunan nasional,beliau menyatakan jika kebutuhan Infrastuktur tiap tahun terus mengalami peningkatan.Pada tahun 2015 dana Infrastuktur mencapai 290,3 triliun,pada tahun 2016 dana pembangunan infrastuktur mencapai 313,5 triliun,pada tahun 2017 diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai 346,6 triliun dan pada tahun 2019 diperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar 1.500 triliun.Akan tetapi angka tersebut masih berada di bawah perkiraan kebutuhan dana dari APBN dan APBD, yaitu Rp 1.978,6 triliun,serta kelibatan BUMN sebesar 1.066,2 triliun.Kurangnya dana pembangunan tersebut menyebabkan peran swasta sekitar 1.751 triliun .http://bisnis.liputan6.com/read/2632717/bangun-infrastruktur-jadi-prioritas-selama-2-tahun-jokowi-jk
    Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, peran sumber pembiayaan swasta dinilai cukup signifikan.Dalam rangka mendorong peran swasta,salah satu skema yang penting adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam perkembangannya, capaian financial close KPBU Periode 2015-2016 mencapai Rp 63,86 triliun.Selain Skema KPBU, alternatif pembiayaan yang terus didorong oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA) dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.Serta pemerintah juga membuat beberapa kebijakan terkait kurangnya dana pembangunan infrastuktur tersebut dengan penghapusan subsidi premium.
     Pada tahun 2016,pembangunan infrastuktur kembali terancam akibat minimnya dana pembangunan akibat dari melesetnya pendapatan negara di bawah target yaitu sebesar 290 triliun.Untuk mengatasi masalah itu pemerntah membuat beberapa kebijakan yaitu pengampunan pajak,pemotongan anggaran dan penambahan hutang.Karena itulah, pemerintah sangat berharap, UU Tax Amnesty dapat disahkan tahun ini sehingga dapat menambah potensi penerimaan pajak sebesar Rp 70 – 100 triliun.Langkah terakhir untuk menyelamatkan anggaran infrastruktur tentulah dengan menambah utang.Dalam APBN 2016, total utang untuk menutup defisit dianggarkan sebesar Rp 273,2 triliun. Jika penerimaan meleset, tentu saja utang akan lebih besar dari Rp 273,2 triliun jika pemerintah tetap ingin mempertahankan belanjanya termasuk belanja untuk infrastruktur.Utang boleh saja ditambah asalkan tidak lebih dari 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

perbandingan anggaran infrastuktur dan subsidi BBM

     Pembagunan infrastuktur di Indonesia memiliki banyak manfaat bagi Negara Indonesia.Serta sangat penting untuk melaksanakan pembangunan secara merata di setiap daerah di Indonesia,Akan tetapi jika pembangunan terlalu dipaksakan dengan cara melakukan pembangunan secara serentak dan dalam waktu bersamaan,tentu pelaksanaan pembangunanya tidak akan maksimal.Seperti yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui biaya ataupun dana pembangunan infrastuktur tidaklah murah.Bahkan dana yang dimiliki negara hanya 40 persen dari total semua dana pembangunan.Tentu hal ini meyebabkan negara untuk mencari cara untuk menutupi kekurangan dana tersebut seperti salah satunya tadi adalah penghapusan subsidi premium.Penghapusan subsidi premium yang di maksudkan untuk dananya dialihkan pada pembangunan infrastuktur pasti akan sangat membantu dalam kekurangan dana tersebut.Tetapi sebelum itu juga harus dipikirkan dulu dampak yang akan dialami rakyat kecil di Indonesia jika subsidi itu dihapuskan,tentu hal ini akan berimbas pada peningkatan ongkos transportasi dan biaya logistik,kenaikan  ongkos tentu memaksa banyak perusahaan untuk meningkatkan profit margin mereka agar bisa bertahan dan menjaga keuntungan ,salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan meningkatkan harga,jika harga meningkat tentu daya beli masyarakat akan menurun terutama untuk rakyat kecil.Dilain sisi penghapusan subsidi membantu pembangunan infrastuktur dan di lain sisi penghapusan subsidi juga mempengaruhi daya beli masyarakat.Pembangunan infrastuktur bermanfaat bagi peningkatan perekonomian Indonesia,akan tetapi juga perlu diperhatikan karena pembangunan infrastuktur juga bisa berdampak pada  peningkatan kemiskinan,dalam pembangunan infrastuktur tentu ada yang namanya pembebasan lahan,tidak sedikit lahan yang akan di gunakan dalam pembangunan infrastuktur itu terdapat rumah-rumah warga dan juga tempat berbisnis.Tentu jika tempat-tempat tersebut berada pada daerah yang akan dibangun infrastuktur,tempat tersebut pasti akan di gusur pemerintah,dan dampak dari hal tersebut adalah banyaknya warga yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan mereka.Jadi pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi ini dengan memberikan ganti rugi yang sesuai agar warga yang bersangkutan dapat melanjutkan kehidupannya.
    
      Pembangunan infrastuktur akan berpengaruh ke berbagai hal seperti keadaan ekonomi,tingkat pengangguran,tingkat kemiskinan,tingakat kesejahteraan rakyat,serta tingkat masuknya investor di Indonesia.Jadi pembangunan infrastuktur sangat penting dilakukan,akan tetapi ada baiknya jika pembangunan dilakukan secara bertahap agar semua hal yang bersangkutan pembangunan akan berjalan dengan lancar,seperti pendanaan,proses atau pembangunan dan hasil yang di dapat.Semakin terencana sebuah pembangunan maka akan semakin bagus hasil yang akan di dapat dari pembangunan tersebut,dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua rakyat Indonesia



pembangunan infrastuktur Indonesia